Skip to main content
UploadLanguage (EN)Support
BusinessMobileSocial MediaMarketingTechnologyArt & PhotosCareerDesignEducationPresentations & Public SpeakingGovernment & NonprofitHealthcareInternetLawLeadership & ManagementAutomotiveEngineeringSoftwareRecruiting & HRRetailSalesServicesScienceSmall Business & EntrepreneurshipFoodEnvironmentEconomy & FinanceData & AnalyticsInvestor RelationsSportsSpiritualNews & PoliticsTravelSelf ImprovementReal EstateEntertainment & HumorHealth & MedicineDevices & HardwareLifestyle
Uploaded byArifRahman996296
PPTX, PDF36 views

Sistem Pemilu materi P5 tentang Demokrasi.pptx

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan proses vital dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu memiliki dua sistem pelaksanaan utama, yaitu sistem distrik dan proporsional, serta memberikan legitimasi dan transfer kekuasaan politik secara damai. Sejarah pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, termasuk memasukkan pemilihan presiden dan kepala daerah ke dalam rangkaian pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Education◦
Download to read offline
Pemilihan Umum
Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat dengan hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat, pemilu sekaligus merupakan proses demokrasiuntuk memilih pemimpin. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. A. Pengantar
B. Pengertian Pemilu Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umun, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kadaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.
C. Sistem Pemilu Umumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu : 1.Sistem Distrik Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan, jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang di satu pihak tetapi malahan menguntungkan pihak yang renggang penduduknya, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung maka pemilih akrab dengan wakilnya, satu distrik biasanya satu wakil.
1.Sistem Proporsional Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu partai politik yang dikenal lewat tanda gambar sehingga wakil dan pemilih kurang akrab. Hal ini cukup adil dalam keseimbangan jumlah, bahkan sisa suara dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan, dengan demikian partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi karena suara pemilih dihargai. Tetapi resikonya banyak wakil setoran dari pemerintah pusat karena ada kalanya salah satu jumlah yang memenuhi syarat yang tidak mewakili wakil yang tepat. Sistem proporsional sering siselenggarkan dalam negara dengan
D. Pentingnya Pemilu untuk suatu negara Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni 1. Pemilu merupakan suatu menisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. 2. Demokrasi memberikan ruang kebebasan individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.
E. Fungsi dan Tujuan Pemilu Pemilu memiliki empat fungsi utama, yaitu : 1. Pembentukan lgitimasi penguasa dan pemerintah 2. Pembentukan perwakilan politik rakyat 3. Sirkulasi elite penguasa 4. Pendidikan politik Dalam pelaksanaannya pemilu memiliki lima tujuan, yaitu : 1. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. 2. Pemilu sebagai sarana membantuk perwakilan politik 3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional 4. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi 5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat.
F. Sejarah Pemilu di Indonesia Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.
G. Asas Pemilu di Indonesia Pemilihan umum di indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "langsung, umum, bebas dan rahasia". Asas "luber" sudah ada sejak zaman orde baru. • "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. • "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. • "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. • "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "jurdil" yang merupakan singkatan dari "jujur dan adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang
H. Pemilih Menurut UU No.7 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. 1. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di coklit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. 2. Pemilih tambahan, adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU No.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM) 3. Pemilih Khusus, adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT(Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.
I. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU kelima yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan keppres no 16 tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik presiden BJ habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan keppres no 10 tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh presiden abdurrahman wahid (gus dur) pada tanggal 11 april 2001. KPU ketiga (2007- 2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.
K. Tugas dan Wewenang KPU Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut: • Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; • Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; • Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; • Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; • Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; • Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; • Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: 1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
L. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu