Saltar al contenido principal
CargarIdioma (ES)Atención al cliente
EmpresarialesMóvilRedes socialesMarketingTecnologíaArte y fotografíaEmpleoDiseñoEducaciónPresentaciones y charlas públicasGobierno y org. sin ánimo de lucroAtención sanitariaInternetDerechoLiderazgo y gestiónMotorIngenieríaSoftwareReclutamiento y RR. HH.Venta al por menorVentasServiciosCienciasPYMES y liderazgoAlimentaciónMedio ambienteEconomía y finanzasDatos y análisisRelaciones con inversoresDeportesMeditaciónNoticias y políticaViajesDesarrollo personalSector inmobiliarioEntretenimiento y humorSalud y medicinaDispositivos y hardwareEstilo de vida
Subido porkppnpelaihari
10,165 vistas

Modul span

Dokumen ini menjelaskan tentang implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan publik di Indonesia. SPAN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara melalui integrasi data dan penyempurnaan proses bisnis. Selain SPAN, juga dijelaskan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) yang mendukung pengelolaan anggaran dan pelaporan di tingkat satuan kerja.

Descargado 483 veces
DAFTAR ISI Daftar Isi …………………………………………………………………............... i BAB I Pendahuluan ……………………………………………………................ 1 A. Latar Belakang....………………………………………................ 1 B. Gambaran Umum SPAN dan SAKTI....................................... 2 1. Latar Belakang Strategis SPAN.......................................... 2 2. Visi dan Misi SPAN............................................................... 4 3. Keunggulan SPAN.............................................................. 5 4. Pilar pada Pengembangan SPAN ................................. 5 5. SAKTI................................................................................... 7 BAB II Proses Bisnis SPAN…………........................................................... 9 A. Manajemen DIPA............................................................ 9 1. Pengertian dan Konsep Dasar.......................................... 9 2. Proses Bisnis Manajemen Komitmen................................. 9 B. Manajemen Komitmen............................................................ 11 3. Pengertian dan Konsep Dasar.......................................... 11 4. Proses Bisnis Manajemen Komitmen................................. 12 C. Manajemen Pembayaran....................................................... 18 1. Pengertian dan Konsep Dasar........................................... 18 2. Proses Bisnis Manajemen Pembayaran............................. 19 D. Manajemen Penerimaan......................................................... 24 1. Pengertian dan Konsep Dasar............................................ 24 2. Proses Bisnis Manajemen Penerimaan............................... 27 E. Manajemen Kas........................................................................ 29 1. Pengertian dan Konsep Dasar........................................... 29 2. Proses Bisnis Manajemen Kas.............................................. 30 F. Manajemen Pelaporan............................................................ 32 1. Pengertian dan Konsep Dasar............................................ 32 2. Proses Bisnis Manajemen Pelaporan.................................. 33 G. SAKTI ........................................................................................... 41 1. Ruang Lingkup SAKTI ............................................................ 41 2. Koneksitas SPAN – SAKTI ....................................................... 42 BAB III Teknologi dan Informasi SPAN.......................................................... 44 BAB IV Penutup ............................................................................................. 47 REFERENSI ......................................................................................................... 48 Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 1
BAB I PENDAHULUAN 3.8.1. Latar Belakang Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003, melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangan dan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah proyek penyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah (Government Financial Management and Revenue Administration Project atau GFMRAP) yang meliputi 4 bidang besar, yaitu Public Financial Management, Revenue Administration, Governance and Accountability dan Project Governance and Implementation. Dalam bidang Public Financial Management, perubahan yang terbesar adalah dalam hal budget and treasury modernization dimana bentuk riilnya adalah dengan adanya implementasi SPAN. SPAN adalah komponen terbesar GFMRAP dan selanjutnya akan menjadi pondasi untuk reformasi PFM (Public Financial Management). SPAN akan diimplementasikan menggunakan Treasury Reference Model (TRM) sebagai dasar atau acuan, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan khas Indonesia. Sebagai pondasi PFM, SPAN akan memfasilitasi arah kebijakan penganggaran, mensuport pertanggungjawaban dari para pengguna anggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan, memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi biaya pinjaman dan memperkuat keamanan dan kredibilitas data keuangan. Pada dasarnya, SPAN adalah bagian dari IFMIS ( Integrated Financial Management Information System). Diharapkan pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakan paket pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur dimana terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 2
(1) Gambaran Umum SPAN dan SAKTI 1. Latar Belakang Strategis SPAN Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Manajemen Keuangan Negara (Government Financial Management Reform), langkah awal adalah dengan melakukan kerja sama dengan Bank Dunia melalui program Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Tujuan dari program GFMRAP adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen keuangan publik dan administrasi pendapatan, terutama melalui penguatan tatakelola, akuntabilitas dan transparansi. SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Untuk Reformasi Sistem Manajemen Keuangan dalam konteks penerapan IFMIS, pada tahap awal difokuskan pada reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara (Budget and Treasury Modernization), rkegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari sisi persiapan anggaran (Budget Preparation) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban akuntansi (Budget Execution and Responsibility Accounting). SPAN merupakan program transformasi berskala besar di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan (KPPN) SPAN dimplementasikan dengan Budget & Treasury Reference Model (TRM) sebagai dasar dan acuan, dimodifikasi sesuai kebutuhan Indonesia. SPAN dibangun menggunakan tiga Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 3
pilar sekaligus, yang membedakan dengan cara membangun dengan era sebelumnya. Kita terapkan sekaligus beberapa komponen mulai dari proses, people, dan teknologi. Termasuk, skillful dan mindset dari orang yang akan menjalankan proses bisnis perlu dirubah. Proses yang kita improve kepada publik akan berjalan baik kalo dari sisi IT dan human side juga baik. Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008 program reformasi SPAN dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu : reformasi Proses Bisnis, reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola Perubahan. Reformasi Proses Bisnis dikembangkan melalui beberapa modul yaitu perencanaan anggaran (budget preparation), manajemen DIPA (management of spending authority), Manajemen Komitmen (commitment management), Manajemen Pembayaran (payment management), Manajemen Kas (cash management), Akuntansi (general ledger and chart of account), dan Pelaporan (reporting). PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyebut secara jelas tentang tujuan dilaksanakan program tersebut, yaitu : 1. Mengendalikan anggaran Negara, asset, dan kewajiban Pemerintah Pusat; 2. Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu tentang keuangan pemerintah; 3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai meliputi : 1 Otomasi proses operasional penganggaran dan pegelolaan kas, asset dan utang pemerintah; 2 Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, asset dan utang pemerintah; 3 Peningkatan efisiensi layanan kepada kementrian Negara/lembaga, masyarakat dan perbankan; 4 Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu; Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 4
5 Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat, serta tepat waktu antara pemerintah dan perbankan; 6 Penyediaan jejak audit (audit trail) untuk memfasilitasi proses audit akun pemerintah; 7 Mengintegrasikan data pada berbagai subsistem manajemen keuangan pemerintah. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah : 1 Tersedianya system pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif; 2 Tersedianya system pengelolaan kas yang terpercaya; 3 Tersedianya system pelaporan manajerial tentang tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan realtime; 4 Terwujudnya tahapan transisi penerapan system akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan; 5 Terlaksananya pelayanan kepada public yang lebih efisien. Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran dan manfaat dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan Negara melalui SPAN, diharapkan program SPAN menghasilkan output berupa system pengelolaan keuangan Negara yang bisa diimplementasikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang professional, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. i. Visi dan Misi SPAN Visi SPAN adalah “Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah diterapkan dengan dukungan system informasi manajemen keuangan yang terintegrasi “. Untuk mewujudkan visi tersebut, SPAN mempunyai Misi. Misi SPAN adalah sebagai berikut : 2 Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 5
3 Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung system yang aman, akurat dan handal. 4 Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan. Untuk mendukung visi dan misi SPAN, mottonya adalah “dengan SPAN banyak hal bisa diselesaikan”. ii. Keunggulan SPAN. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan system yang mengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan Negara (mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan) secara online yang akan membawa perubahan terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yang dipergunakan dan organisasi kearah yang lebih baik. Karateristik SPAN dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Integrasi data Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat. b. Secara Online Siapa pun yang memiliki akses terhadap data tersebut dapat mengambil data tersebut dari mana pun, asalkan bisa terhubung dengan internet. c. Perubahan prosedur kerja Adanya penyempurnaan prosedur kerja. d. Perubahan system aplikasi Adanya penyempurnaan sistem aplikasi. e. Perubahan organisasi Adanya penyempurnaan organisasi, baik secara struktur maupun sumber daya manusia (SDM). SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses yaitu : Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 6
1) Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) 2) Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas : i. Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority) ii. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management) iii. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management) iv. Modul Penerimaan Negara (Government Receipt ) v. Modul Manajemen Kas (Cash Management) 3) Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas : i. Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General Ledger and Chart of Accounts) ii. Modul Pelaporan (Reporting) iii. Pilar SPAN Terdapat 3 (tiga) pilar dalam pengembangan SPAN, yaitu : 1. Business Process Improvement (BPI) Penelahaan dan perbaikan Treasury Model yang mengacu pada best practices dan kekhasan pada Kementrian Keuangan. BPI bertujuan menyelaraskan antara bisnis proses di DJA dan di DJPBN sehingga menjadi landasan untuk pelaksanaan Commercial Of The Shelf (COTS) solution SPAN 2. Information Technologie (IT) Solusi COTS (Commercial Off The Shelf) menfasilitasi dan mengotomasi implementasi Trasury Model. Program aplikasi berbasis COTS adalah program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software berdasarkan ‘best practices of business process’ pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang bersangkutan. Didunia keuangan, salah satu contoh COTS adalah Oracle Finance (Orafin). 3. Change management and Communications (CMC) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 7
Berperan mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima mindset dan cara kerja baru. Kegiatan manajemen perubahan dan komunikasi SPAN meliputi: i. Menganalisa dampak terhadap organisasi dan SDM yang diakibatkan perubahan dalam bisnis proses dan IT karena diterapkannya SPAN. ii. Mengidentifikasi tingkat kesiapan dari organisasi (DJPBN, DJA dan Pusintek) serta K/L untuk menghadapi perubahan dalam tiap tahapan SPAN dan memastikan persiapan yang diperlukan dilaksanakan. iii. Meningkatkan kemampuan para change agent melalui pelatihan. iv. Mempersiapkan strategi pengelolaan perubahan dan komunikasi serta rencana kerja yang komprehensif. v. Mengidentifikasi risiko perubahan dan mempersiapkan rencana mitigasi terhadap kemungkinan risiko tersebut. vi. Mempersiapkan pelatihan dan workshop yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SPAN. iv. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ( SAKTI )Di luar Modul SPAN, dikembangkan Modul Manajemen Satker yang mengatur tugas dan kewenangan Satker dalam mengelola APBN, yang meliputi proses persiapan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam lingkup satuan kerja, perubahan yang akan dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi yang sangat banyak pada satuan kerja dengan data base yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan data base yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan entry data. Duplikasi pekerjaan dan entry data pada prakteknya seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 8
Penggabungan aplikasi dan data base pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI meliputi seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan. SAKTI akan digunakan oleh satuan kerja yang tersebar diseluruh Indonesia yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas yang sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang keberadaan sebelumnya tersebar pada beberapa kewenangan, seperti bendahara, KPB, PPK, dan PPSPM. Kewajiban membuat laporan ada pada sisi satuan kerja karena merupakan salah satu entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Aplikasi tingkat satuan kerja yang akan dikembangkan meliputi penggabungan fungsi-fungsi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan APBN, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan APBN, akan dikenal beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data kontrak, manajemen data tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Selain aplikasi SAKTI, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi portal SPAN dan SPAN SMS. Ruang Lingkup SAKTI Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 9
Ruang lingkup pekerjaan pengembangan aplikasi ini mencakup 3 (tiga) pekerjaan utama, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Aplikasi Portal dan Aplikasi SMS Gateway. Idealnya, pengembangan aplikasi SPAN diarahkan agar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi dengan melibatkan satuan kerja yang mencapai kurang lebih 24.000 satuan kerja tentu membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar. Selain itu, penggunaan aplikasi COTS (commercial off the self) untuk user/client sebanyak itu, tentu saja membutuhkan investasi yang sangat besar, terutama dalam hal lisensi penggunaan aplikasi yang akan membutuhkan biaya sangat besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi SAKTI yang pada dasarnya merupakan aplikasi “SPAN mini”. Aplikasi SAKTI menjadi jawaban terhadap tantangan dalam reformasi pengelolaan keuangan publik, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan infrastruktur pada satuan kerja sehingga tetap efektif namun efisien. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi kemudahan kepada satuan kerja, maka dikembangkan pula Aplikasi Portal SPAN dan Aplikasi SMS Gateway. Ketiga aplikasi yang dikembangkan tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik pada tingkat satuan kerja. Dengan demikian fasilitas pengiriman, konfirmasi, dan pengambilan data dapat dilakukan melalui kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Proses pengiriman data RFC, Supplier, resume tagihan dapat dilakukan tidak hanya dengan dokumen (paper base) namun juga secara elektronik dan tanpa dokumen (paperless). Koneksitas SPAN-SAKTI Untuk memperlancar koneksitas Aplikasi Satker, maka perlu dibuat aplikasi- aplikasi pendukung yang bertujuan memudahkan SATKER dalam mengirimkan dan memonitor data transaksi keuangannya. Beberapa aplikasi pendukung yang dibutuhkan antara lain : Portal SPAN dan SPAN-SMS Service. Portal SPAN merupakan Aplikasi berbasis web yang memfasilitasi SATKER dalam mengirim dan menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari atau ke SPAN. Sehingga SATKER Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 10
dapat menghemat waktunya untuk tidak perlu ke KPPN. SPAN-SMS merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan SATKER dalam memonitor data keuangannya. SATKER cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service, yang dalam waktu tidak terlalu lama mengatahui status data keuangannya. Aplikasi Portal SPAN dan SPAN-SMS gateway akan ditempatkan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker, yangdimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Pelaporan. Menurut jenisnya, Satker terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu Satker biasa, Satker Bendahara Umum Negara (BUN) dan Satker Badan Layanan Umum (BLU).Satker BUN tidak masuk dalam cakupan SAKTI mengingatSatker BUN sudah terintegrasi dengan SPAN, kecuali untuk Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya. Bagan 4 Flowchart SAKTI BAB II Proses Bisnis SPAN A. MANAJEMEN DIPA 1. Pengertian dan Konsep Dasar Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 11
SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada : fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiscal. Perubahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap proses penyusunan dokumen DIPA yang memuat satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan jaminan dari BUN atas sejumlah dana yang diperlukan bagi satker tersebut. Proses penyusunan dokumen DIPA juga disesuaikan dengan kewenangan DJPB dalam kaitannya dengan tugas sebagai BUN antara lain apabila terjadi kesalahan dalam pencantuman kode kantor bayar, cara penarikan dan sebagainya oleh satker. 2. Proses Bisnis Manajemen DIPA Proses bisnis manajemen DIPA Future terdiri dari 3 aktivitas utama (bisnis domain) yaitu penerbitan DIPA, revisi DIPA, dan pelaksanaan penggunaan dana. Secara ringkas, proses bisnis DIPA kedepanya adalah : a. Pengesahan DIPA Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 12
Pengesahan DIPA pada dasarnya dibagi menjadi beberapa alur kerja (workflow) yaitu, Pengesahan DIPA biasa, pengesahan DIPA Sementara, carry forward dan Vote on Account. 1. Pengesahan DIPA biasa 2. Pengesahan DIPA sementara 3. Pengesahan DIPA Vote on Account 4. Pengesahan DIPA Format Khusus Gambar 1. Umum Proses Pengesahan DIPA b. Revisi DIPA Revisi DIPA kedepan akan terdiri dari terdiri dari revisi DIPA akibat Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP), Revisi DIPA tanpa perubahan RABPP dan revisi ambang batas BLU. Revisi DIPA pada dasarnya adalah semua perubahan yang terjadi pada DIPA atas usulan satker. Berikut akan dijelaskan mengenai bisnis proses Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 13
revisi DIPA yang dimulai dari revisi akibat perubahan RABPP. Revisi DIPA ini dibagi menjadi : 1. Revisi DIPA tanpa perubahan RABPP 2. Revisi DIPA dengan perubahan RABPP 3. Revisi DIPA lintas kanwil oleh DJPBN cq Dit Pelaksanaan Anggaran 4. Updating Pagu DIPA BLU 5. Updating Komponen Input 6. Revisi halaman III secara manual Gambar 2. Umum Flowchart Revisi DIPA B. MANAJEMEN KOMITMEN 1. Pengertian dan Konsep Dasar Pelaksanaan manajemen komitmen memiliki dua tujuan utama yang masing-masing memiliki orientasi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pelaksanaan manajemen komitmen terutama ditujukan untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 14
rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran). Di samping itu, manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning) yang berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan data trend dari periode sebelumnya (historical data trend). Dengan mencatatkan komitmen ke dalam sistem perbendaharaan, maka institusi perbendaharaan dapat membuat perencanaan kas yang berorientasi ke depan berdasarkan perkiraan arus kas yang akan menyertai pelunasan sebuah komitmen (Radev & Khemani, 2007; Potter & Diamond, 1999). 2. Proses Bisnis Manajemen Komitmen Kerangka Integrasi dan Koneksitas Proses Bisnis Manajemen Komitmen dengan proses bisnis perbendaharaan lainnya :3 Dalam rangka SPAN secara garis besar komitmen dibagi menjadi 2, yaitu b. Spesific commitment: komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan kontrak pengadaan barang dan jasa. Satker akan membuat dan menyampaikan dokumen Resume Kontrak atau Request for Commitment (RFC) yang selanjutnya akan dicatat oleh KPPN. Dokumen RFC ini pada dasarnya memuat ringkasan data kontrak sebagaimana model Resume Kontrak (Perdirjen 66/PB/2005 Lampiran V) yang digunakan pada proses bisnis saat ini. Dokumen RFC dibuat atas dasar Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 15
kontrak dan diperlakukan sebagai Purchase Order (PO) dalam sistem perbendaharaan di KPPN. Sebuah transaksi akan termasuk specific commitment apabila memenuhi syarat aktivitas pembuatan perikatan (establishment of commitment) yang mudah di identifikasi dan/atau informasi atas rencana pengeluaran yang andal (reliable) sebagai salah satu dasar perencanaan kas. Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam specific commitment antara meliputi meliputi: No Jenis Pengeluaran 1 Pengadaan barang/jasa dengan pihak ke-3 2 Penyaluran penerusan pinjaman 3 Penyaluran Pinjaman Luar Negeri Transaksi dalam rangka pembayaran dan pengesahan menggunakan 4 Tambahan Uang Persediaan c. Continuing commitment: komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment. Pengakuan dan pencatatan atas komitmen yang termasuk dalam jenis belanja ini dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang berkaitan dengan tahap verifikasi dan pembayaran. Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam continuing commitment meliputi: No Jenis Pengeluaran 1 Pembayaran gaji Pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP) dan 2 pertanggungjawabannya (GUP) 3 Pembayaran jasa bank terkait penerusan pinjaman 4 Pembayaran jasa bank selaku bank persepsi Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 16
5 Penyaluran subsidi 6 Penyaluran transfer ke daerah 7 Pembayaran kelebihan pajak (SPM KP/KC) 8 Pembayaran imbalan bunga (SPM IB) 9 Pembayaran askes, taspen, taperum Kerangka pelaksanaan manajemen komitmen adalah sebagai berikut : 4 Satker KPPN Purchase Requisition Purchase Order (PO) Penerimaan barang Tagihan Pembayaran (PR) dan jasa, verifikasi Penerbitan Purchase Verifikasi PR, terhadap PO dan Verifikasi terhadap Penerimaan tagihan, Requisition oleh unit pemilihan supplier pembuatan Berita PO terhadap BA verifikasi terhadap PO, yang menggunakan dan penerbitan Acara Penerimaan dan dan Pembayaran barang dan jasa Purchase Order Penerbitan invoice Resume Kontrak (*) SPP / SPM SP2D(*) (*) Bagian dari proses bisnis manajemen komitmen yang dikelola oleh KPPN Komitmen (*) Hutang (*) Belanja Daftar Rekanan Catatan: (*) Penyampaian dokumen Resume Kontrak adalah dalam rangka pencatatan informasi yang dibuat oleh Satker kepada KPPN. (**) Pencatatan kewajiban dilakukan atas dasar invoice yang valid Yang merujuk pada penerbitan SPP atau SPM. PR = permintaan untuk pengadaan barang/jasa atas kebutuhan tertentu PO = Kontrak Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 17
Manajemen komitmen menghendaki adanya pengakuan dan pencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Dalam rangka penerapan pendekatan penganggaran, komitmen diakui pada saat penandatanganan kontrak dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan. Namun demikian, sifat pencatatan bukanlah pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk kewajiban atau hutang (liability). Pencatatan yang dilakukan lebih ditujukan untuk menginformasikan adanya “reserve of fund” atau pencadangan, bahwa sebagian dari pagu anggaran telah terikat pada kontrak tertentu dan menjadi “committed budget balance”. Konsisten dengan pendekatan penganggaran, maka pengakuan liability atau hutang baru dilakukan setelah pemenuhan perikatan/komitmen, misalnya setelah penerimaan barang dan jasa atau penerimaan tagihan yang valid. Data hutang (liability) tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi perkiraan kebutuhan kas dalam rangka pelunasan tagihan atas pemenuhan komitmen tertentu. Status pagu setelah pencatatan encumbrance adalah sebagai berikut: Pagu Cadangan Realisasi Sisa Pagu - - = Detail dari aktivitas yang dilakukan di KPPN pada saat registrasi data komitmen melalui upload data Resume Kontrak adalah sebagai berikut: Step Status OtoritasdanAktivitas Notes FO FO FO FO I II III IV 1 In-complete Masing-masing petugas di Front Office dapat meng-upload RFC No PO dihasilkan untuk Satker 100001 s.d 100020 2 Incomplete Aktivitas “Check Fund”, Status PO berubah menjadi Incomplete Pagu dicadangkan 3 In-process Penyampaian PO (status incomplete) kepada pejabat dengan kewenangan masing-masing berdasarkan parameter yang dalam system aplikasi Kasi PB 1 Kasi PB II Approvial RFC for Satker Approval RFC for Satker (100001 s.d 100010) (100011 s.d. 100020) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 18
--aloksiditentukandalam --aloksiditentukandalam parameter sistem-- parameter sistem-- 4 Approved/ Menerima report hasil check fund, dan melakukan approval Approved: Rejected atau rejection No PO berlakusebagai No CAN Penerapan manajemen komitmen dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dari hal-hal berikut ini: 1. Adanya pengujian atas ketersediaan dana atas komitmen secara lebih dini pada tahap pelaksanaan anggaran oleh treasury sebagai bagian dari mekanisme control dan check and balance dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 2. Pemberian nomor referensi atas data kontrak yang telah diuji validitasnya, yang bermanfaat sebagai salah satu referensi dan verifikasi pada tahap pembayaran kepada pihak ke-3. 3. Adanya pencadangan pagu yang dapat menginformasikan status pagu anggaran yang dikelola Satker yang dapat membantu proses pengambilan keputusan, misalnya untuk kepentingan revisi anggaran dalam tahap pelaksanaan anggaran. 4. Adanya fasilitas untuk melakukan perencanaan kas yang lebih ideal, baik dalam jangka panjang melalui penggunaan proyeksi arus kas dalam kontrak. 5. Adanya catatan atas komitmen dan kontrak-kontrak yang dibuat pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu tertentu dalam periode pelaksanaan anggaran yang dapat menjadi referensi bagi kebijakan pemerintah, misalnya dalam penggunaan data komitmen sebagai potential obligation dalam rangka penetapan kebijakan fiskal terkait perubahan dan revisi anggaran secara keseluruhan. 6. Adanya integrasi atas proses bisnis yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan, yang setidaknya meliputi manajemen komitmen, manajemen DIPA, manajemen pembayaran dan manajemen kas. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 19
7. Adanya data badan usaha yang valid selaku rekanan pemerintah yang dapat digunakan untuk menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan terkait dengan keuangan negara [misalnya untuk keperluan perpajakan] maupun pengembangan dunia usaha pada umumnya Untuk mendukung Manajemen Komitmen, manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Manajemen supplier menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, dimana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara. Manajemen supplier merupakan suatu kegiatan untuk mengelola data-data detail terkait supplier, berupa Satker , Pihak ketiga, Pengguna dana, Lender atau pegawai. Data ini digunakan untuk sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier. 5Gambar Ilustrasi Penyampaian antara data supplier dengan RFC dan Resume tagihan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 20
Proses registrasi data supplier dimulai dengan tahap validasi data yang disampaikan oleh Satker dengan master data yang ada di SPAN. Validasi tersebut dilakukan terhadap keberadaan data supplier di master data. Data yang belum ada di master data akan membentuk data baru. Data yang valid akan diberikan nomor register supplier apabila belum memiliki nomor register. Hasil update data supplier akan disampaikan ke Satker sebagai bukti pencatatan data di SPAN dan untuk menjadi acuan apabila akan melakukan perikatan atau pembayaran dengan supplier yang sama. Suatu RFC atau Resume Tagihan dapat di proses lebih lanjut apabila dalam data Resume Kontrak atau Resume Tagihan tersebut merujuk pada supplier tertentu dalam master data supplier. Wewenang melakukan perekaman dan modifikasi data supplier terletak pada responsibility KPPN sebagai operating unit (OU) dalam implementasi SPAN. KPPN yang melakukan perekaman data supplier disebut OU creator. Sedangkan KPPN yang menggunakan data yang sudah direkam sebelumnya oleh OU creator disebut OU User. Selain OU user dan OU creator terdapat juga satu unit khusus yang akan melakukan pengelolaan terhadap data supplier, unit khusus tersebut berada di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 21
A. MANAJEMEN PEMBAYARAN 1. Pengertian dan Konsep Dasar Cakupan Proses Manajemen Pembayaran: - Proses Pendaftaran Tagihan sampai dengan Pembayaran -- Pembayaran Langsung -- Pembayaran Uang Persediaan -- Pembayaran yang berasal dari Pinjaman dan Hibah -- Pembayaran Satuan Kerja PNBP - Proses Pengesahan Pendapatan dan Pengeluaran dengan menggunakan Modul Pembayaran. -- Pengesahan BLU -- Pengesahan Hibah Langsung Konsep dasar manajemen pembayaran: - Integrasi sistem - Accrual dan penerapan payment term - Lesspaper - Otomatisasi Sistem Pengujian Tagihan - Perbaikan Pola Hubungan satuan kerja, KPPN dan Perbankan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 22
Proses Bisnis Manajemen PembayaranG67 Gambar Proses Bisnis Manajemen Pembayaran SPAN System 2 Pendaftaran Resume Tagihan Pengguna Aplikasi : 1. Front Office KPPN, Staff Seksi Pencairan Dana Untuk tagihan dengan mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), Satuan Kerja PNBP, Pengesahan BLU, Pengesahan Hibah Langsung, dan Reksus. 2. Front Office KPPN Khusus Jakarta VI, Untuk tagihan dengan sumber dana Pinjaman dan Hibah. 3. Staff dan Pejabat Pembuat Komitmen, Untuk tagihan dengan Bagian Anggaran 999 (Bendahara Umum Negara). Proses Pendaftaran Resume Tagihan : Proses Pendaftaran Resume Tagihan dalam aplikasi dikenal secara luas sebagai invoicing. Proses ini digunakan dalam SPAN sebagai perekaman tagihan kepada database baik untuk keperluan pembayaran, penyaluran uang persediaan, pengesahan, maupun pembayaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah. Dalam proses ini selain sebagai perekaman tagihan, juga berfungsi sebagai perekaman jatuh tempo tagihan yang dihitung dengan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 23
menggunakan payment term. Payment term ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu pihak yang mengetahui secara pasti kapan pembayaran harus dilakukan. Payment term dihitung berdasarkan tanggal diterimanya Resume Tagihan sampai dengan pembayaran akan dilakukan menggunakan jumlah hari kerja. Proses pertama Pendaftaran Resume Tagihan adalah melakukan perekaman data yang dapat dilakukan dengan beberapa cara : B. Unggah Proses unggah dilakukan oleh pengguna dengan meng- unggah data berupa file excel melalui menu upload di aplikasi yang berisi field-field yang diperlukan untuk perekaman Resume Tagihan. Untuk keperluan data legacy (peralihan aplikasi saat ini dengan aplikasi SPAN), file ini akan dihasilkan oleh aplikasi konversi yang dibangun oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) sebagai pengembang aplikasi saat ini. Aplikasi konversi akan menghasilkan tiga fisle untuk keperluan pembayaran ini, yaitu file untuk modul manajemen suplier (penerima pembayaran), file untuk modul manajemen komitmen (apabila tagihan bersifat kontraktual), dan ketiga adalah file untuk tagihan itu sendiri. Ketiga file ini akan didaftarkan ke database SPAN. Saat menjalankan legacy system bersandingan dengan SPAN, Proses bisnis di satuan kerja (satker) tidak berubah. Satker hanya perlu mengirimkan data SPM-nya kepada KPPN (tagihan yang telah mendapatkan persetujuan PPSPM) sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk “Pengesahan”, baik di legacy system maupun full SPAN, yaitu mendaftarkan pengeluaran dan penerimaan satker kepada Bendahara Umum Negara (BUN) seperti misalnya pada BLU. Proses selain pengesahan maka akan menggunakan proses seperti gambar di atas. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 24
Proses unggah Resume Tagihan ini akan melakukan pengecekan terhadap beberapa hal yang antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pembuat Surat Permintaan Pembayaran (PPSPP), Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), Data DIPA, Data Supplier (penerima pembayaran), Data Komitmen (Kontrak-apabila ada), dan beberapa field lainnya. 1. Rekam Manual Rekam manual digunakan hanya untuk staff PPK dari satker Bagian Anggaran 999 (BUN), seperti halnya DJPU dan DJA. 2. Unggah dari Portal Untuk melakukan hal ini, satker akan melakukan akses ke Portal SPAN untuk melakukan upload data. Front Office KPPN akan menangkap data upload tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Proses kedua adalah melakukan validasi terhadap masing-masing Resume Tagihan. Proses validasi ini akan mencocokan dan menghitung ketersediaan dana DIPA serta mencocokan dan menghitung kontrak. Apabila proses validasi berhasil maka Resume Tagihan akan mendapatkan Nomor Tagihan yang berupa respon balik dari SPAN terhadap Pendaftaran Resume Tagihan ini. Untuk legacy system dan pengesahan maka akan dilanjutkan dengan memulai persetujuan yang akan membawa informasi tagihan ke Midle Office staff pencairan dana untuk pengecekan tagihan. Untuk BA 999, maka validasi akan dilakukan oleh Staff PPK dan memulai persetujuan akan dilakukan oleh PPK untuk mengalirkan data kepada PPSPM. Dalam hal belanja menggunakan pinjaman dan hibah terutama Luar Negeri (PHLN), maka Front Office KPPN Khusus Jakarta VI, tidak melakukan validasi, hanya akan melakukan perekaman data untuk kemudian dicetak cover letter withdrawl application. Validasi akan dilakukan setelah mendapatkan NOD dari lender. Proses validasi terhadap tagihan akan menciptakan jurnal dasar Belanja pada Hutang dan Penerimaan. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 25
3 Pendaftaran Surat Perintah Membayar Pengguna Aplikasi: 4. Front Office KPPN , Staff Pencairan Dana 5. Front Office KPPN Khusus Jakarta VI 6. PPSPM, untuk BA 999. Proses Pendaftaran Surat Perintah Membayar: Telah dijelaskan pada proses pendaftaran Resume Tagihan, bahwa untuk legacy dan pengesahan, data SPM didaftarkan bersamaan dengan perekaman Resume Tagihan. Namun untuk tagihan normal akan melalui proses pendaftaran Surat Perintah Membayar. Pendaftaran Surat Perintah Membayar dilakukan sebelum tagihan jatuh tempo. Sehingga PPSPM mengirimkan data SPM harus senantiasa memperhatikan payment term yang telah dibentuk oleh PPK dalam pendaftaran Resume Tagihan. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 2 feb 3 feb 4 feb 5 feb 6 feb 7 feb 8 feb RT SPM SP2D segera 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari Keterangan Payment term yang didaftarkan di Resume Tagihan Pembayaran dilakukan SPM Diterbitkan dan disampaikan Resume Tagihan didaftarkan Ilustrasi penggunaan payment term Proses Pendaftaran Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan dengan cara: - Unggah Proses unggah dilakukan untuk memulai pengujian dan persetujuan di KPPN. Proses unggah ini akan meng-update data tagihan yang telah didaftarkan melalui pendaftaran Resume Tagihan terutama di bagian SPM dan authorisasi SPM. Tagihan tidak akan dapat dibayarkan tanpa data-data SPM. - Persetujuan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 26
Persetujuan disini hanya terkait dengan BA 999 dimana sebelumnya (proses pendaftaran Resume Tagihan) telah dilakukan validasi dan dimulai persetujuan oleh PPK. Persetujuan ini dilakukan oleh PPSPM. Dengan dilakukan persetujuan oleh PPSPM, maka data tagihan terkait telah menjadi SPM dan diteruskan ke KPPN untuk diuji dan dibayarkan. - Unggah di Portal Untuk melakukan hal ini, satker akan melakukan akses ke Portal SPAN untuk melakukan upload data. Front Office KPPN akan menangkap data upload tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Setelah melakukan unggah data, maka Front Office staff pencairan dana, dalam proses normal akan melakukan mulai persetujuan untuk mengirimkan data ke Midle Office staff pencairan dana. Lain hal-nya dengan legacy dan pengesahan yang mulai persetujuannya telah dilakukan sebelum tahap ini yang berarti data sudah terkirim ke Midle Office. 4 Persetujuan Pengujian Surat Perintah Membayar Pengguna Aplikasi: 7. Midle Office, Staff Pencairan Dana 8. Kepala Seksi Pencairan Dana Midle Office ataupun Kepala Seksi Pencairan Dana akan melihat daftar kerja di halaman beranda-nya pada aplikasi. Daftar kerja ini akan berisikan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Midle Office ataupun Kepala Seksi Pencairan Dana. Proses persetujuan pengujian SPM dilakukan berjenjang dari Midle Office ke Kepala Seksi Pencairan Dana. Midle Office berfungsi sebagai pengecekan layer kedua setelah Front Office. Pengecekan dilakukan semi manual karena beberapa hal memang harus dicek secara manual seperti uraian di tagihan terhadap akun yang dipakai, pengecekan lampiran apabila ada, dan sebagainya. Midle Office akan melakukan tindakan terhadap tagihan yang telah diperiksanya untuk diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana atau Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 27
ditolak oleh Midle office apabila tidak memenuhi pengujian untuk dibayarkan. Kepala Seksi akan menerima data tagihan yang telah diuji oleh Midle Office untuk kemudian diperiksa dan disetujui atau ditolak. Apabila Kepala Seksi menyetujui tagihan maka dapat diterbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT). Dari mulai diterimanya SPM di KPPN sampai dengan penerbitan SPPT ini akan dilakukan dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu jam. Setiap satu jam, sistem aplikasi akan memeriksa proses dan mengirimkan hasilnya kepada satuan kerja melalui email. Status tagihan yang akan dikirimkan kepada satker adalah: 9. Status penolakan Resume Tagihan (dalam proses pendaftaran Resume Tagihan) 10. Status Persetujuan Resume Tagihan (dalam proses pendaftaran Resume Tagihan) 11. Status SPPT 5 Pengelompokan Tagihan Untuk Pembayaran Pengguna Aplikasi: 12. Staff Seksi Bank Giro Pos Melalui menu, Staff Seksi Bank Giro Pos akan melakukan permintaan terhadap database untuk menarik data tagihan yang akan dibayarkan sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pengguna. Kondisi ini antara lain tanggal jatuh tempo dan bank operasional. System akan memberikan daftar tagihan yang diminta, Staff Seksi Bank Giro Pos memeriksa hasil dari system dan apabila telah sesuai maka akan dikirimkan ke Kepala Seksi Bank Giro Pos. 6 Pembayaran terhadap Tagihan Pengguna Aplikasi: - Kepala Seksi Bank Giro Pos Kepala Seksi Bank Giro Pos akan mendapatkan notifikasi melalui tabel tindakan dalam aplikasi terhadap permintaan pembayaran yang dikirimkan oleh staff-nya. Kepala Seksi Bank Giro Pos memeriksa dan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 28
dapat melakukan pembayaran terhadap permintaan pembayaran tersebut atau dapat menghentikan pembayaran tersebut. 7 Pengiriman Data Pembayaran ke Perbankan Pengguna Aplikasi : 13. System 14. Kepala Seksi Bank Giro Pos System akan terhubung langsung kepada bebera perbankan sehingga pengiriman data pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Namun apabila pengiriman data otomatis ini gagal maka Kepala Seksi Bank Giro Pos dapat melakukan overide system secara manual dengan mengunduh file kirim untuk dikirimkan secara manual ke bank. Untuk legacy system dan perbankan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan SPAN akan dikirimkan manual daftar SP2D dan ADK-nya. Daftar SP2D dan ADK ini dihasilkan oleh sistem atas permintaan Kepala Seksi Bank Giro Pos. B. MANAJEMEN PENERIMAAN 1. Pengertian dan Konsep Dasar Salah satu wujud dari kegiatan administrasi keuangan negara adalah penatausahaan atas penerimaan negara (Government Receipt). Pengelolaan penerimaan n egara saat in i bertumpu pada Sistem MPN (Modul Pen erimaan Negara) yan g di kel ol a oleh Ditjen Pajak. Permasal ah an utama dari pen gelol aan negara saat in i adal ah integrasi antara sistem i nformasi yang belu m baik. Hal ini terjadi karen a ada pen erim aan negara yang diterima ti dak melalui MPN, seperti penerimaan n egara yang diteri ma melalui Bank In don esia (contoh : Penerimaan pem biayaan, Penerimaan P NB P M ig as. Pengelolaan Penerimaan Negar a dal am SPAN lebih pada pen gelol aan back offi ce penerimaan negar a, den gan front offi ce berada di Si stem Informasi MPN, Penerimaan di BI, Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 29
serta Pen eri maan Retur. Pol a umum pen gelol aan penerimaan n egara dal am SPAN dapat digambar kan sebagai beri kut ini: 8 Interkoneks i SPAN d en gan M PN, MPN-G 2, Ban k Indonesia dan DJP Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai sistem baku yang terintegrasi dalam pengelolaan Government Receipt. Secara umum penatausahaan penerimaan negara melalui MPN diharapkan mampu untuk menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dalam satu database, di mana sebelumnya penatausahaan penerimaan negara dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat J enderal Bea dan Cukai serta Direktorat J enderal Perbendaharaan. 2. Proses Bisnis Manajemen Penerimaan Proses bisnis Manajemen Penerimaan SPAN yang dilakukan oleh KPPN terdiri atas 3 aktivitas utama yakni : 4.4.1 Unggah penerimaan Penerimaan Negara yang masih dikelola oleh KPPN terdiri atas tiga jenis yakni Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 30
Penerimaan dari Bank/Pos Persepsi (MPN), Penerimaan BLU, Penerimaan Retur SP2D. Proses unggah penerimaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini : B. Unggah Penerimaan Bank/Pos Persepsi. Proses unggah ADK bank/pos persepsi ke dalam SPAN hampir sama dengan proses unggah ADK bank/pos persepsi yang dilakukan oleh KPPN selama ini. Bedanya hanya jika pada saat ini, ADK Bank/Pos Persepsi di unggah kedalam SISPEN, dengan SPAN, maka ADK tersebut akan diunggah kedalam SPAN. Proses unggah ADK kedalam SPAN menggunakan form SPGR Data Penerimaan dari Bank Persepsi. Proses unggah ini dilakukan oleh Staff Seksi Bank/Giro Pos, sedangkan persetujuan proses unggah dilakukan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos. C. Penerimaan BLU. Penerimaan BLU diunggah setiap triwulan. Prosesnya menungguh proses unggah ADK SPM pengesahan BLU yang dilakukan di Modul Pengeluaran SPAN. Jika di dalam ADK SPM Pengesahan BLU terdapat data Pendapatan BLU maka, akan ada pemberitahuan ke seksi Bank/Giro Pos untuk melakukan proses unggah pendapatan BLU tersebut. Seksi Bank/Giro Pos hanya tinggal melakukan pengecekan di form SPGR Data Penerimaan BLU, per tanggal buku dan Satker BLU apa, jika ada maka akan muncul di form tersebut. Jika ada, maka Seksi Bank/Giro Pos harus melakukan proses interface, dan membentuk transaksi penerimaan di SPAN. D. Penerimaan Retur SP2D. Penerimaan Retur dicatat sebagai penerimaan transito di dalam SPAN. Penerimaan Retur terjadi jika ada transaksi debit di rekening retur di KPPN bersangkutan. Dasar pencatatan penerimaan retur adalah rekening Koran yang di unggah melalui modul Manajemen kas (CM). Jika dari rekenig retur tersebut ada transaksi debit, maka di form SPGR Data Penerimaan Retur akan ada transaksi yang harus diproses di form SPGR Data Penerimaan Retur. Gambar : unggah-peenerimaa-bank Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 31
4.4.2 Reviu transaksi penerimaan Proses selanjutnya setelah proses unggah penerimaan adalah reviu terhadap transaksi penerimaan. Proses ini tidak harus dilakukan oleh Staff KPPN, akan tetapi disediakan sebagai sarana proses pengecekan kembali terhadap transaksi-transaksi penerimaan yang telah dilakukan. Proses reviu transaksi penerimaan dilakukan dengan membuka form Ikhtisar Penerimaan kemudian lakukan pencarian berdasarkan parameter tertentu, semisal berdasarkan tanggal buku, atau berdasarkan nomor penerimaan. 4.4.3 Permintaan laporan Laporan manajerial yang disediakan dalam SPAN dan dapat diakses oleh KPPN terdiri atas 5 (lima) jenis Laporan, yakni a. Laporan Daftar Retur SP2D b. Laporan Daftar Pembagian Pembagian DBH PBB c. Laporan Daftar Penerimaan d. Laporan Realisasi Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran PBB e. Laporan Daftar Pelimpahan PBB ke BO III Laporan Manajerial ini dapat diakses dengan membuka form Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 32
jalankan permintaan, lalu memilih nama laporan apa yang akan di buat. Setiap Laporan memiliki parameter berbeda yang harus di isi oleh pembuat laporan. Sebagai contoh, Laporan Daftar Retur SP2D memiliki parameter periode dan Nomor Rekening Retur. Gambar : permintaan laporan Pokok-pokok Perubahan (Improvement) Penatausahaan Penerimaan Negara Beberapa pokok perubahan atau penyempurnaan proses bisnis penatausahaan penerimaan negara dalam rangka implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) seperti yang terlihat pada table berikut : No Pokok-Pokok Perubahan (improvement) 1. Sentralisasi penatausahaan penerimaan negara melalui single database dalam SPAN 2. Sentralisasi pengelolaan Modul Penerimaan Negara melalui MPN G2 untuk setoran penerimaan negara yang disetor pada bank/pos persepsi. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 33
3. Reposisi kewenangan pengelolaan Modul Penerimaan Negara pada penerapan MPN G2 oleh DJ PB (Dit. PKN), terutama terkait sistem pembayaran (settlement) setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi. 4. Restrukturisasi rekening penerimaan (rekening kas negara) pada bank/pos persepsi terkait penerapan MPN G2, terutama terkait dengan pemusatan rekening kas negara untuk masing-masing bank/pos persepsi (BP Pusat). 5. Penerimaan negara terkait Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sudah dicatat pada saat uang masuk pada rekening (RPL) yang bersangkutan. 6. Penerimaan pembiayaan terkait Reksus dicatat pada saat dana initial deposit dan/atau pada saat replenishment masuk pada Reksus yang bersangkutan. 7. Pembayaran setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi dapat dilakukan pada lintas (luar) wilayah kerja KPPN yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan jurnal intra-entity (antar satker) pada setiap setoran yang dilakukan. 8. Penerimaan terkait pajak dan bea cukai dicatat (diakui) sebagai penerimaan masing-masing Satker (KPP/KPBC) bersangkutan. Sehingga proses rekonsiliasi data penerimaan dapat dilakukan di tingkat Satker dan KPPN. Untuk itu setiap transaksi pada data MPN harus dapat di mapping sebagai penerimaan KPP/KPBC selaku Satker. 9. Memungkinkan pencatatan dan akuntansi penerimaan negara dilakukan secara akrual maupun kas sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. 10. Penerimaan dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dapat mengembalikan sisa pagu yang didahului dengan surat pengajuan pengembalian sisa pagu oleh Satker. 11. Sebagian besar pencatatan penerimaan negara dilakukan melalui metode interface/upload data (ADK) terutama terkait j umlah data transaksi yang relatif banyak (batch / bulk) temasuk untuk pencatatan penerimaan yang berasal dari setoran langsung pada Bank Indonesia melalui ADK rekening koran. 12. Pembuatan daftar rincian dana bagi hasil PBB berdasarkan data transaksi penerimaan dapat dilakukan secara sistem untuk membantu proses pembayaran/transfer ke daerah oleh KPPN ke BO III. 13. Penyampaian LHP dan rekening koran dari bank persepsi/ secara elektronik BI dan terstandarisasi. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 34
14. Rekonsiliasi secara sistem antara pencatatan penerimaan negara dengan kas yang diterima pada Modul Cash Management berdasarkan informasi (ADK) rekening koran dari bank, termasuk proses rekonsiliasi antara ADK rekening koran dari bank persepsi dengan data penerimaan ADK LHP/DNP). Untuk itu rekening koran harus diformat dalam bentuk ADK yang terstandarisasi dan setiap transaksi yang muncul dalam Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) harus muncul pada ADK rekening korannya, sehingga Bank Persepsi harus mengkreditkan 15. Rekening Kas Negara pada setiap transaksinya. Tidak ada proses permintaan NTPN (e-paypoint) pada MPN selain setoran melalui bank/pos persepsi (contoh: penerimaan melalui potongan SPM, penerimaan melalui Bank Indonesia). 16. Tidak ada proses konsolidasi laporan (LKP) ditingkat pusat karena menggunakan single database dan laporan dapat di-generate pada setiap level kewenangan yang diberikan. 17. Mendukung pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) secara penuh dalam rangka pengelolaan kas. 18. Dapat dilaksanakan proses audit trail terhadap data transaksi, karena setiap adanya perubahan/perbaikan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme jurnal reversal/pembalik, sehingga setiap perubahan/perbaikan akan tercatat. 19. Penatausahaan penerimaan negara dengan meminimalisasi penggunaan kertas (less paper). 4.5 MANAJEMEN KAS 1.1. Pengertian dan Konsep Dasar Manajemen kas pada SPAN yang merupakan sistem terintegrasi dengan konsep database tunggal sehingga data-data dari modul-modul lain seperti terlihat pada gambar diatas dapat dijadikan dasar bagi manajemen kas untuk melakukan transaksi dan pelaporan. Data dari manajemen DIPA (Management of Spending Authority), manajemen komitmen (Budget Commitment), manajemen pembayaran (Payment Management), dan manajemen penerimaan negara (Government Receipt) merupakan sumber data bagi manajemen kas untuk transaksi maupun pelaporan. 9 1.2. Proses Bisnis Manajemen Kas Skenario dasar pada modul manajemen kas SPAN, antara lain: 3.1. Pencatatan rekening baru (entry new bank account) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 35
Proses tersebut dilakukan untuk registrasi rekening bank yang akan dilakukan untuk transaksi. Proses registrasi bank dilakukan secara terpusat di Direktorat PKN mengingat adanya konsep kombinasi BAS (segment bank, akun kas) untuk manajemen kas pada SPAN. Berikut adalah kombinasi BAS dalam SPAN: KLASIFIKASI DALAM KLASIFIKASI SEMULA DIGIT TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN SPAN BA, Eselon 1, Organisasi Satker 6 LK per satker Konsolidasi Satker KPPN 3 LK per KPPN Jenis Kewenangan 1 Jenis Kewenangan Fungsi Subfungsi Program Program 3+2+2 BA+Eselon 1+Program Kegiatan, Fungsi, Kegiatan Output 4+3 Kegiatan+Output Subfungsi, Satuan Sumber dana+cara No Register utang Dana 1+1+8 tarik+no register dan hibah Lokasi 2+2 Tempat kegiatan Sub Kegiatan Ekonomi Anggaran 1 Akun 6 Klasifikasi Ekonomi Jenis rekening+no Bank 1+4 rekenning bank KPPN (mapping) Antar Entitas 6 Due-to dan Due-from Cadangan 6 Setiap rekening bank yang didaftarkan pada SPAN kedalam segment bank yang disesuaikan/diwakili menjadi lima digit (digit 1 untuk tipe rekening, 4 digit berikutnya merupakan nomor urut). 3.2. Transfer antar rekening (bank account transfer) Transfer antar rekening dapat dilakukan oleh KPPN maupun Direktorat PKN sesuai dengan user login masing-masing. User login tersebut juga berguna Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 36
untuk mengakses SPAN sesuai responsibility yang telah ditetapkan, dan juga dapat digunakan sebagai audit trail. 3.3. Rekonsiliasi bank secara otomatis (auto reconcile) Rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan data yang ada pada SPAN dengan transaksi yang ada di bank (ADK rekening koran bank). Proses rekonsiliasi dilakukan secara harian oleh sistem dan terjadwal. ADK rekening koran yang diterima dari bank harus sesuai dengan requirement SPAN, sehingga proses otomatis tersebut dapat berjalan lancar. 3.4. Rekonsiliasi bank secara manual (manual reconcile) Proses rekonsiliasi bank secara manual dilakukan jika ada perbedaan antara transaksi yang ada di SPAN dengan ADK rekening koran bank, dan juga pada rekening yang bersifat dummy seperti rekening transito untuk BLU, dll. 3.5. Non-aktifasi rekening (closing existing bank account) Proses tersebut dilakukan untuk menutup rekening yang sudah tidak aktif, sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi. 3.6. Perencanaan kas (cash forecasting) Perencanaan kas pada SPAN didasarkan pada data atau transaksi yang terjadi pada modul lain, sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan kas secara harian, mingguan, dan bulanan. Berikut adalah jenis-jenis laporan perencanaan kas pada SPAN: 1) Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas Harian 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 8 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS HARIAN 9 PERIODE : MON - YYYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 13 15 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ) 1 20 2 3 4 … 28 29 30 31 TOTAL Tipe Transaksi : Kontrak 22 17 520000 530000 Subtotal Kontrak 19 Tipe Transaksi : 18 Resume Tagihan 410000 420000 510000 520000 610000 Subtotal Resume Tagihan 19 Total Rencana Pengeluaran 21 Harian 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss 23 25 Page 1 of Y Printed by : User Name Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 37
2) Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas Mingguan 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS MINGGUAN 9 PERIODE : MON - YYYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 14 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX 15 (ZZZZZZZ) Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 TOTAL 20 Tipe Transaksi : 22 Kontrak 17 520000 530000 Subtotal Kontrak 19 Tipe Transaksi : 18 Resume Tagihan 410000 510000 520000 550000 610000 Subtotal Resume 19 Tagihan Total Rencana 21 Pengeluaran Mingguan 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss Printed by : User Name 23 25 Page 1 of Y 3) Laporan Perencanaan Kas Bulanan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 38
1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS BULANAN 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 15 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ) JAN FEB MAR APR … SEP OKT NOV DES TOTAL 20 Tipe Transaksi : Kontrak 17 520000 22 530000 Subtotal Kontrak 19 Tipe Transaksi : 18 Resume Tagihan 410000 510000 520000 550000 610000 Subtotal Resume Tagihan 19 Total Rencana Kas Bulanan 21 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss Printed by : User Name 23 25 Page 1 of Y 4) Laporan Perencanaan Kas Bulanan BUN berdasarkan AFP 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN KAS BULANAN BUN BERDASARKAN AFP 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX 12 Bag. Anggaran999 - XXXXXXXXXXXX : 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX 15 (ZZZZZZZ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 20 AFP PENERIMAAN 22 17 410000 420000 430000 440000 710000 TOTAL AFP 19 PENERIMAAN AFP PENGELUARAN 18 510000 520000 530000 550000 610000 TOTAL AFP 19 PENGELUARAN SELISIH 21 PERENCANAAN KAS 24 DD-MON-YYYY hh:mm:ss Printed b y : User Name 23 25 Page 1 of Y 5) Laporan Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 39
2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 4 < LOCATION DESCRIPTION > < Address 1 > 5 6 < Address 2 > 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN MONITORING KETERSEDIAAN PAGU DIPA 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX 12 Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 16 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX 13 Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX 15 (ZZZZZZZ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 22 Tipe Transaksi : 24 AFP 17 510000 530000 610000 SUB TOTAL 21 AFP PENGELUARAN Tipe Transaksi : Kontrak 18 520000 530000 21 SUB TOTAL KONTRAK Tipe Transaksi : 19 Resume Tagihan 510000 610000 SUB TOTAL 21 RESUME TAGIHAN Tipe Transaksi : SP2D 20 510000 610000 SUB TOTAL 21 SP2D Dana yang Tersedia: 23 510000 530000 610000 *) Informasi perencanaan kas pada bulan tertentu harus ditambahkan nilai kontrak pada periode-periode sebelumnya 25 *) Rencanan Pengeluaran Kas yang bersifat non kontraktual akan muncul pada Tipe Transaksi Resume Tagihan setelah diinput kedalam sistem 27 DD-MON-YYYY hh:mm :ss 28 Printed by : User Nam26 e Page 1 of Y 6) Laporan Perencanaan Pendapatan Bulanan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 40
2 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 3 < LOCATION DESCRIPTION > 4 < Address 1 > 5 < Address 2 > 6 7 Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2> 8 LAPORAN PERENCANAAN PENERIMAAN BULANAN 9 TAHUN : YYYY 10 Tipe Laporan : XXXXXXXX 11 12 14 KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX 16 13 15 Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL Tipe Transaksi : 22 17 24 AFP PENERIMAAN 410000 1500 420000 710000 SUBTOTAL 21 AFP PENERIMAAN Tipe Transaksi : Penerimaan (Non Potongan Resume Tagihan / SP2D) 18 410000 900 430000 21 SUBTOTAL PENERIMAAN Tipe Transaksi : Potongan dari Resume Tagihan 19 410000 800 SUB TOTAL 21 Tipe Transaksi : 20 Potongan dari SP2D 410000 SUB TOTAL 21 SELISIH: 23 AFP PENERIMAAN dengan Realisasi 410000 420000 710000 *) Potongan dari Resume Tagihan merupakan potongan SPM yang belum dibayarkan 25 *) Potongan dari SP2D merupakan Realisasi potongan SPM 27 DD-MON-YYYY hh:mm:ss 26 28 Printed by : User Name Page 1 of Y Salah satu konsep usulan penyempurnaan proses bisnis yang terdapat pada manajemen kas SPAN adalah sentralisasi rekening pengeluaran untuk menggantikan Bank Operasional I. Dengan konsep tersebut, proses settlement untuk pihak ketiga langsung dilakukan oleh bank yang sama dengan rekening penerima. Dana akan ditransfer dari RKUN ke RPK BUN P, yang kemudian ditransfer overbooking kepada pihak ketiga pada bank yang sama, sehingga mengurangi lalu lintas SKN atau RTGS antar bank. Hal tersebut juga dapat mengurangi retur, mengingat proses settlement hanya menggunakan proses overbooking seperti pada gambar dibawah ini. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 41
4.6 MANAJEMEN PELAPORAN i. Pengertian dan Konsep Dasar General Ledger merupakan inti dari sistem kerangka pengelolaan keuangan Negara yang terintegrasi. Seluruh transaksi keuangan yang diinput ke dalam sistem akan diposting ke dalam General Ledger sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan Negara sehingga GL merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan proses bisnis GL di dalam SPAN adalah GL terintegrasi terpusat, sehingga transaksi subledger di tiap-tiap KPPN akan terposting ke dalam GL yang terintegrasi. Terdapat 2 GL di dalam SPAN, yaitu; GL akrual dan GL cash untuk mengakomodir penerapan penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi full akrual.10 Bagan Akun Standar (BAS) digunakan untuk penjurnalan saat terjadi transaksi pada Subledger Transaction sehingga transaksi dicatat pada Subledger accounting akrual dan kas yang kemudian akan diposting ke kedua GL. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 42
Sumber : Direktorat Transformasi Perbendaharaan Berkaitan dengan proses bisnis akuntansi dan pelaporan, dalam kerangka SPAN, proses penyusunannya dilakukan oleh aplikasi tunggal sehingga diperlukan suatu teknologi informasi dan database terpusat yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara, agar dapat menyediakan data transaksi keuangan yang lengkap, dapat diakses setiap saat, dan terpadunya sistem operasional akuntansi dan pelaporan. Di samping itu, dilakukan juga restrukturisasi Bagan Akun Standar (BAS) yang menjadi backbone bagi proses pengelolaan keuangan. Gambaran umum SPAN secara garis besar digambarkan pada berikut: Gambaran Umum SPAN Sumber : Direktorat Transformasi Perbendaharaan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 43
Pengembangan proses bisnis akuntansi (GL dan COA) sebagai bagian dari program SPAN dimaksudkan untuk mencapai tujuan reformasi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. b. Proses Bisnis dan Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Menggunakan SPAN Gambaran secara umum struktur sistem akuntansi ke depan masih sesuai dengan SAPP. Yang membedakan adalah pada SPAN akan menggunakan dua GL; GL akrual dan GL kas. Ledger akrual sama dengan praktik SAU dan ledger kas sesuai dengan SAKUN. Ledger akrual akan menghasilkan Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); sedangkan ledger kas akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Modul di dalam SPAN terdiri dari 7 modul utama yang mengakomodir seluruh transaksi sistem akuntansi. Modul-modul tersebut adalah : Budget Preparation (BP), Management of Spending Authority (MoSA), Business Commitment (BC), Cash Management (CM), Payment (PM), Government Receipt (GR), dan General Ledger, Chart of Account and Reporting. Sedangkan sistem akuntansi di satker akan menggunakan SAKTI (Sitem Akuntansi Tingkat Instansi). Kebijakan Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. 1. Basis Akrual Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 44
Pengakuan dan pengukuran berdasarkan basis akrual meliputi pencatatan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Namun setiap entitas akuntansi dalam penerapan SAP berbasis akrual penuh akan menggunakan 2 basis dalam pelaksanaannya karena hal ini terkait dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan. 2. Basis Kas Menuju Akrual Untuk pencatatan berdasarkan basis kas menuju akrual maka pencatatan transaksi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui dan diukur secara kas. Kemudian untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan basis akrual. Sedangkan untuk entitas yang selama masa transisi masih menggunakan basis CTA maka dalam akan menggunakan Standar yang ada selama ini dan telah diadopsi dalam PP 71 tahun 2010. Dengan menerapkan penganggaran berbasis kas, memang tetap harus dilakukan pencatatan akuntansi dengan basis kas pada transaksi penerimaan dan belanja negara. Basis kas baru benar- benar mengakui pendapatan sebagai benar-benar pendapatan ketika terjadi aliran kas masuk ke kas negara, dan mengakui belanja benar-benar sebagai belanja ketika terjadi aliran kas keluar dari kas negara. Sehingga dasar pengakuan basis kas tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang terjadi atas suatu transaksi, namun berdasarkan realitas aliran kas yang terjadi di dalam suatu transaksi. Pada transaksi akrual, peristiwa pengajuan Surat Perintah Membayar belanja oleh satker mewujudkan kewajiban/liability terhadap Negara untuk melunasi kewajiban tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dengan basis akrual, akuntansi pada general ledger akrual terjadi pengakuan terjadinya beban dan kewajiban terhadap utang tersebut. Transaksi payment/pembayaran akan berpengaruh baik kepada general ledger akrual maupun general ledger kas. Dengan pelaksanaan akrual penuh dapat disajikan berapakah pendapatan dan berapakah belanja negara yang sesungguhnya Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 45
yang mempengaruhi kekayaan bersih pada saat pelaporan tersebut. Selain itu, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalkan berkaitan dengan penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya pada laporan yang dihasilkan dari basis kas. Dengan basis kas, tidak dapat mencerminkan kemungkinan belanja dan pendapatan di masa mendatang, sehingga informasi yang dihasilkan hanya berdasarkan kas yang masuk dan yang keluar pada saat tersebut. Bagan Akun Standar Di dalam SPAN, fungsi Bagan Akun Standar adalah menghubungkan beberapa modul-modul transaksi dengan akun- akun melalui terbentuk nya jurnal-jurnal transaksi ketika terjadi transaksi pada tiap-tiap modul. SPAN akan mengadopsi satu Bagan Akun Standar (BAS) untuk Ledger akrual dan Ledger kas. Pada struktur BAS yang diakomodir SPAN, akan disesuaikan dengan fitur General Ledger di Oracle. Oracle menempatkan kode-kode BAS menjadi suatu struktur dengan pertimbangan bahwa kode-kode yang ada pada struktur BAS akan menjadi dasar bagi pengecekan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Struktur BAS ini dikenal dengan istilah segment, sedangkan kode-kode yang ada dalam suatu segment disebut value. Selain segment dan value, juga terdapat DFF (descriptive flexfield) yang merupakan kode-kode yang ada dalam setiap modul SPAN, namun penggunaannya terbatas hanya di modul tersebut, dan tidak dapat digunakan oleh modul lain. Penggunaan DFF ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing modul SPAN. Hal ini berbeda dengan kode-kode dalam struktur BAS, dimana kode-kode dalam struktur BAS dapat digunakan oleh setiap modul. Selain itu, dalam Oracle juga digunakan konsep balancing segments, yang merupakan segmen penyeimbang dalam struktur Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 46
BAS. Balancing segment dalam struktur BAS adalah kode satker, sehingga nantinya laporan keuangan dapat dihasilkan per satker. Struktur Bagan Akun Standar beserta digitnya disajikan dalam table di bawah ini: No KLASIFIKASI Digit TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN 1 SATKER 6 LK PER KL BA, Eselon1, Konsolidasi Satker 2 KPPN 3 LK PER KPPN 3 AKUN 6 KLASIFIKASI EKONOMI 4 PROGRAM 3+2+2 KLASIFIKASI PROGRAM 5 OUTPUT 4+3 LAPORAN KINERJA Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan 6 DANA 2+1+8 KLASIFIKASI DANA No Register Utang dan Hibah 7 Bank 1+4 Bank, Arus Kas KPPN 8 Kewenangan 1 Jenis Kewenangan 9 Lokasi 2+2 Tempat kegiatan 10 Anggaran 1 11 Antar entitas 6 Due-To and Due-From 12 Cadangan 6 Teknik Akuntansi Pencatatan menggunakan basis akrual, pencatatan pendapatan dan beban dicatat saat terjadinya transaksi. Hal ini berdampak dengan adanya akun baru kelompok Liability (kelompok Belanja-Belanja yang masih harus dibayar dan kelompok Pengeluaran-Pengeluaran yang masih harus dibayar), Beban Penyusutan, Pendapatan-Pendapatan Yang Ditangguhkan, Beban Dibayar Dimuka, Piutang Yang Akan Diterima, Piutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan akun-akun komitmen. Di dalam SPAN dikenal penerapan akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen tersebut bertujuan sebagai kontrol terhadap Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 47
budget sehingga dapat diketahui fund availability dan hal tersebut tidak mempengaruhi Laporan Keuangan. Hal ini merupakan suatu usaha pencatatan yang dilakukan Pemerintah terhadap suatu kontrak ke dalam siklus akuntansi pemerintah saat ini. Selain encumbrance accounting, di dalam SPAN dikenal konsep due to (Ditagihkan ke entitas lain) dan due from (Ditagihkan dari entitas lain). Hal ini didasarkan pada prinsip dalam UU Keuangan Negara bahwa Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran tidak memegang kas, sehingga pencairan dana/pembayaran dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, yaitu Dit Pengelolaan Kas Negara dan KPPN, selaku pemilik rekening. Akun Ditagihkan ke entitas lain_KPPN dan Ditagihkan dari entitas lain_Satker merupakan akun sementara (temporary) karena pengguna anggaran tidak berwenang untuk mengotorisasi pembayaran. Ditagihkan ke entitas lain_KPPN merupakan tagihan satker ke KPPN sehingga seolah olah timbul tagihan kepada negara, sedangkan Ditagihkan dari entitas lain_Satker merupakan utang Pemerintah kepada satker yang harus dibayar, baik melalui Dit. PKN maupun KPPN. Hal ini berdampak pada timbulnya jurnal pengakuan tagihan ke KPPN pada pencatatan satker, dan jurnal pengakuan utang yang harus dibayar kepada satker pada pencatatan KPPN. Oleh karena kebijakan penganggaran menggunakan basis kas dan transaksi menggunakan basis akrual, pada saat terjadi transaksi dan pencatatan, penjurnalan di dalam SPAN mengakomodir pencatatan pada dua ledger, yaitu; ledger akrual dan ledger kas. Pelaporan Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 48
efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas‐entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN‐Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Disamping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 49
digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini . Penerapan Integrated Database (Single Database) Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, valid, andal dan tepat waktu, diperlukan penyempurnaan proses pelaporan baik dari faktor data input maupun proses pengolahan datanya. Selama ini sering terjadi adanya perbedaan laporan antara KL dengan BUN baik di level terendah (KPPN & satker), level wilayah maupun level teratas (kantor pusat). Salah satu penyebabnya adalah karena laporan dihasilkan dari dua database yang berbeda. Meskipun telah dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi antar keduanya, namun hasilnya belum maksimal untuk menihilkan perbedaan. Salah satu upaya menghilangkan perbedaan tersebut, laporan dari dua entitas tersebut di atas (KL & BUN) diupayakan untuk bisa dihasilkan dari satu database yang sama. Dengan single database, perbedaan laporan kedua enititas tersebut tidak akan terjadi lagi. Namun sebenarnya dengan menggunakan satu Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 50
database pun ada dua kemungkinan yang terjadi, benar kedua- duanya atau salah kedua-duanya karena tidak adanya prosedur cross-check antar dua laporan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan single database juga harus dibarengi dengan ketelitian dan kejelian mulai dari awal perekaman data. Proses Bisnis Pelaporan di KPPN – Seksi Verifikasi dan Akuntansi Pengembangan proses bisnis Pelaporan di tingkat KPPN akan banyak terkait dengan seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) di KPPN. Ada beberapa sub aktivitas utama dalam proses pelaporan di tingkat KPPN khususnya Seksi Vera yaitu Prosedur Rekonsiliasi, prosedur pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), prosedur pemberian sanksi yang Belum Rekonsiliasi, dan Prosedur Penyusunan LKPP tingkat KPPN. 11 Dalam penyempurnaan proses bisnis pelaporan khususnya terkait dengan reformulasi prosedur rekonsiliasi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain penghapusan (tidak diharuskan) rekonsiliasi di tingkat wilayah dan eselon 1 memaksa penyempurnaan pada prosedur rekonsiliasi di tingkat KPPN. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 51
Sistem Pendukung pada Kementerian Lembaga ()23BAB III TEKNOLOGI DAN INFORMASI SPAN SPAN dalam operasionalisasinya melibatkan tiga unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan proses Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait dengan Pelaksanaan Anggaran, serta Sekretariat Jenderal melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), terkait dengan infrastruktur Teknologi Informasi.4 Bagan 1 Ruang Lingkup Pengembangan Teknologi Informasi SPAN Adapun ruang Lingkup Pengembangan Teknologi Informasi SPAN terdiri dari: 1. Penyediaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data 2. Pemasangan Instalasi Kabel Komunikasi Data 3. Instalasi Wide Area Network dalam rangka Komunikasi Data 4. Penggunaan Aplikasi berbasis COTS 5. Penggunaan Collabortion Environment dengan aplikasi perkantoran Terkait dengan aplikasi SPAN sendiri, yang digunakan adalah aplikasi dengan menggunakan platform Enterprise resource planning (ERP) dan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN i
berbasis commercial off-the-shelf (COTS). COTS adalah program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software berdasarkan ‘best practices of business process’ pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang bersangkutan. Dalam implementasi SPAN, Aplikasi COTS yang digunakan adalah Oracle Financials yang merupakan bagian dari Oracle Financial Management. Oracle Financial Management sendiri adalah salah satu produk dari Oracle E-Business Suite Release 12.1.3. Database yang digunakan pada implementasi SPAN ini adalah Oracle Database 11g. Bagan 2 Tampilan Oracle E-Business Suite Aplikasi SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses yaitu : a. Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) b. Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas : i. Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority) ii. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management) iii. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management) Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN ii
iv. Modul Penerimaan Negara (Government Receipt ) v. Modul Manajemen Kas (Cash Management) c. Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas : Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General Ledger and Chart of Accounts) Modul Pelaporan (Reporting) Seperti penggunaan aplikasi pada umumnya, aplikasi SPAN juga memiliki user management yang berfungsi untuk mengelola pengguna yang melakukan akses pada aplikasi SPAN. Username Aplikasi SPAN adalah NIP pegawai yang memiliki hak dan kewenangan masuk kedalam sistem dan Nama yang bersangkutan akan dijadikan sebagai deskripsi pengguna. Pengguna aplikasi SPAN, terdiri dari: 1. Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pusat, Kanwil DJPBn dan KPPN) 2. BA 999 Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN iii
Masih terkait dengan user management, salah satu prinsip keamanan sistem Informasi adalah dengan menerapkan mekanisme Maker dan Checker, dimana dalam melakukan sebuah transaksi setidaknya dibutuhkan dua orang untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Individu pertama bertugas untuk membuat transaksi sedangkan Individu yang lain terlibat dalam melakukan otorisasi/ persetujuan. Disini pemisahan wewenang memainkan peranan yang penting. Mekanisme ini dilakukan juga dalam Aplikasi SPAN, dimana dalam menyelesaikan sebuah transaksi dibutuhkan tiga Individu yang terlibat, yaitu: a. Individu yang membuat transaksi (Maker) b. Individu yang melakukan otorisasi (Checker) c. Individu yang menyetujui transaksi dilakukan (Approval) Approval Checker Maker Kepala Kanwil Kabid Aklap FO Kanwil Kabid PA Kabid Pemb. Perbendaharaan 1 Kabid Pemb. Perbendaharaan 2 Tabel 1 Pemisahan Kewenangan Pada Kanwil DJPBN Approval Checker Maker Kepala KPPN MO PD BO Bank Kasi Bank MO PD1 BO Bendum Kasi Bendum MO PD2 BO Bendum Kasi PD MO PPPHLN I BO Vera Kasi PD I MO PPPHLN II BO Verak Kasi PD II MO PPPHLN III FO Bendum Kasi PPHLN I FO KPPN Kasi PPHLN II FO Pencairan Dana Kasi PPHLN III FO Vera Kasi Verak 5Tabel 2 Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN iv
Pemisahan Kewenangan Pada KPPN Bagan 3 Interface SPAN Dalam pelaksanaannya aplikasi SPAN tidak berdiri sendiri tetapi juga melakukan interaksi dengan eksternal sistem menggunakan interface. Interface yang disediakan pada SPAN, terdiri dari: 1. Interface SPAN dengan Legacy System (sistem yang sedang berjalan) 2. Interface SPAN dengan Perbankan (Bank Indonesia dan Bank Operasional) 3. Interface SPAN dengan Hyperion (Aplikasi Penyusunan Anggaran yang dikelola oleh DJA) 4. Interface SPAN dengan SAKTI BAB IV PENUTUP Salah satu tujuan pengembangan sistem SPAN adalah semakin mempermudah proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Dalam sistem SPAN proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran akan Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN v
semakin terintegrasi sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan Negara, reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara mengagendakan sejumlah penyempurnaan terutama di bidang penganggaran dan perbendaharaan. Dalam penyempurnaan ini, pengintegrasian fungsi-fungsi sistem penganggaran dan perbendaharaan menjadi dasar bagi upaya pencapaian akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang dapat diandalkan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel menjadi tujuan yang akan dicapai dalam reformasi dimaksud. Dalam pelaksanaan APBN, akan dikenal beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data kontrak, manajemen data tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Selain aplikasi SAKTI, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi portal SPAN dan SPAN SMS. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN vi
REFERENSI Islam, Saiful, Purnomo Bungkus dkk, 2010, Modul Manajemen DIPA, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Islam, Saiful, Setiawan Iwan dkk, 2010, Modul Manajemen Pembayaran, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Islam, Saiful, Puspita Ingelia dkk, 2010, Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Islam, Saiful, Mulyono Slamet dkk, 2010, Modul Manajemen Pelaporan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Sudarto, Setiawan Adi, 2010, Modul Manajemen Komitmen, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Sudarto, Hemidon, 2010, Modul Manajemen Penerimaan, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Sudarto, Hutabarat Dodi, 2010, Modul Manajemen Kas, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Tim Penyusun Modul SPAN, 2012, Modul SPAN Manajerial, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN vii