Saltar al contenido principal
CargarIdioma (ES)Atención al cliente
EmpresarialesMóvilRedes socialesMarketingTecnologíaArte y fotografíaEmpleoDiseñoEducaciónPresentaciones y charlas públicasGobierno y org. sin ánimo de lucroAtención sanitariaInternetDerechoLiderazgo y gestiónMotorIngenieríaSoftwareReclutamiento y RR. HH.Venta al por menorVentasServiciosCienciasPYMES y liderazgoAlimentaciónMedio ambienteEconomía y finanzasDatos y análisisRelaciones con inversoresDeportesMeditaciónNoticias y políticaViajesDesarrollo personalSector inmobiliarioEntretenimiento y humorSalud y medicinaDispositivos y hardwareEstilo de vida
Subido porIrfinWira
PPT, PDF517 vistas

ALUR SOP PENGELOLAAN BMD 2025 indonesial

Dokumen ini membahas pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemindahtanganan aset dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah. Manajemen aset yang efektif diperlukan untuk mengatasi kendala keuangan dan memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada. Selain itu, disertakan juga peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan tersebut serta praktik terbaik dalam pengelolaan aset.

Datos y análisis◦
Descargado 12 veces
YOUR LOGO KONSEP DASAR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
YOUR LOGO Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Penatausahaan Pertgjwban Pengawasan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD RAPBD APBD Dasar Pelaksanaan Anggaran • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan Pelaksanaan APBD Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Penatausahaan Belanja Bendahara Pengeluaran Penatausahaan Pendapatan Bendahara Penerimaan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Akuntansi Keuangan Daerah • Pemberian Pedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • Penelitian dan Pengembangan Pembinaan: Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD Pengendalian Intern Pemeriksaan Ekstern
MENGAPA ASET PERLU DIKELOLA?  Keterbatasan Dana  Keterbatasan kemampuan memperoleh alternatif sumber pendanaan lainnya (aset dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, e.q. underlying asset untuk sukuk)  Kesulitan dalam mengendalikan populasi penduduk  Tuntutan Akuntabilitas yang maksimal Untuk itu perlu diperlukan suatu sistim pengelolaan aset yang terintegrasi sehingga constraint- constraint dimaksud dapat ditanggulangi
PERLUNYA ASET DAERAH DIKELOLA  Pengelolaan aset berperan penting dalam mewujudkan Pemerintahan yang efisien, dengan melihat aset negara/daerah secara keseluruhan tidak terpecah-pecah untuk setiap organisasi.  Efisiensi Pemerintahan dapat terwujud apabila setiap organisasi pemerintahan menyadari arti penting sharing atas aset negara/daerah yang lebih luas dan optimalisasi atas aset negara/daerah.
KONDISI IDEAL PENGELOLAAN ASET DAERAH - Transparansi & Akuntabilitas - Profesionalitas, Proporsionalitas & Objektif - Pemeriksaan oleh Auditor Independen - Konsisten & Acceptable bds. standar akuntansi sektor publik berlaku umum GOOD GOVERNANCE ASET NEGARA/DAERAH BEST PRACTICE WELFARE STATE Pengelolaan Aset Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
DEFINISI MANAJEMEN ASET “Manajemen aset merupakan framework konseptual yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atas aset dan implementasinya, meliputi proses terintegrasi dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penghapusan dan monitoring selama umur aset, dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh, biaya dan risiko yang timbul hingga pertanggungjawaban/pelaporan aset”
SASARAN MANAJEMEN ASET  Tercapainya kesesuaian/kecocokan antara aset dengan strategi penyediaan pelayanan.  Terprediksi pada saat pemeriksaan/pengujian kritikal dari alternatif-alternatif penggunaan aset.  Penerapan solusi non aset yang memungkinkan penyediaan aset dengan biaya rendah. Solusi non-aset sebagai alternatif-alternatif penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut serta menghindari alternatif yang hanya terfokus pada pengadaan aset yang tanpa disertai optimalisasi aset-aset yang telah ada
TUJUAN MANAJEMEN ASET  Membantu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien.  Tujuan tersebut dapat tercapai apabila organisasi menerapkan:  Manajemen Nilai  Manajemen permintaan  Penilaian ekonomis  Biaya siklus hidup (life cycle costing); dan  manajemen risiko.  Transparansi dalam manajemen aset negara  Penghematan Anggaran
REFORMASI MANAJEMEN ASET 3 Paket Undang-Undang: UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara - Temuan BPK atas L/K Pemerintah - Temuan Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Kritik atas tata kelola aset negara oleh media massa Permendagri 17/2007 Pedoman Teknis Pengelolaan BMD PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D jo PP 38 tahun 2008 Roadmap Strategic Asset Management
10 PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA. KEU. NEG ( PSL. 6 ) MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN MENTERI/PIMP.LBG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG GUB/BUPT/WALKOTA KEPL. PEMR. DRH UTK MENGELOLA KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN DISERAHKAN DIKUASAKAN UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D MENTERI KEUANGAN BEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLA BMN) MENTERI/PIMP LMBG PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA •MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5) •MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps 43) PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4) MENTERI / PIMP. LBG SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DI LINGKUNGNNYA (PS 7) GUB./BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5) SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 5) KASATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8) UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MANAJEMEN ASET – INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF, EFISIEN & AKUNTABEL Database aset negara yang terintegrasi Sistem Informasi yang andal dan up-to-date
KONTRIBUSI PENGELOLAAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI APBD
ASAL PEROLEHAN Jenis belanja: - - Belanja barang (52) - - Belanja modal (53) - - Belanja hibah (56) - - Bantuan sosial (57) - - Belanja Lain-lain (58) Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan APBD Perolehan Lain yang sah PERTANGGUNGJAWABAN Aset Lancar  Persediaan Aset Tetap  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Lain-lain  Aset Tidak Berwujud  Kerjasama Pihak Ketiga  Aset yang tidak digunakan Penggunaan Pemanfaatan - Sewa - Pinjam pakai - KSP - BGS/BSG PENGELOLAAN Pemindahtanganan - Penjualan - Hibah - Tukar-menukar - PMP Penghapusan PENGELOLAAN Termasuk : Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06) BLU RUANG LINGKUP BMD
Mengapa Diperlukan Pengelolaan Barang Daerah? • Kejelasan status kepemilikan BMD • Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD • Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD • Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik • Pengamanan barang daerah • Dasar penyusunan neraca • Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala
Aset Tingkat Pelayanan Barang Daerah Sda & Financial Potensial Aset Kebutuhan Aset Perencanaan Manajemen Aset Identifikasi & Inventarisasi Identifikasi & Inventarisasi Analisis Pengembangan Analisis Kebutuhan Pengadaan Investasi Pemeliharaan & Perbaikan Pemanfaatan Penghapusan & Pemindahtanganan Prioritas Lain-lain Pendapatan Belanja Operasional Belanja Modal Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan Pelaporan & Pengevaluasian Pengelolaan Aset
SIKLUS PENGELOLAAN BMD  PERENCANAAN & PENGANGGARAN  PENGADAAN SIKLUS REGULER SIKLUS REGULER  Penggunaan Penggunaan  Pembinaan, Pengawasan & Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Pengendalian  Pengamanan & Pengamanan & Pemeliharaan Pemeliharaan  Penatausahaan Penatausahaan  Penghapusan Penghapusan SIKLUS INSIDENTIL SIKLUS INSIDENTIL  Pemanfaatan Pemanfaatan  Pemindahtanganan Pemindahtanganan  Penilaian Penilaian  Piutang Piutang  Lelang Lelang
REGULER: o Pengamanan & Pemeliharaan; o Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian o Penatausahaan; INSIDENTIL: o Pemanfaatan – Sewa – Pinjam Pakai – KSP – BGS/BSG o Penilaian o Perencanaan Kebutuhan o Penganggaran Pengguna membuat & menyampaikan kepada Pengelola o PENJUALAN o HIBAH o TUKAR MENUKAR o PMN Pendaftara n  LELANG  TGR(PIUTANG) SIKLUS PENGELOLAAN BMD PENGHAPUSAN (ADMINISTRASI) PEMINDAHTANGANAN PEMUSNAHAN SIKLUS PENGELOLAAN BMD
Pengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; – barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; – barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau – barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 3 PM17/2007)
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan barang daerah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah • perencanaan kebutuhan dan penganggaran • Pengadaan • Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran • Penggunaan • penatausahaan • pemanfaatan • Pengamanan dan pemeliharaan • penilaian • penghapusan • pemindahtanganan • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian • pembiayaan • TGR ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundangan
PEMEGANG KEKUASAAN SEKRETARIS DAERAH KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola Barang KEPALA SKPD > KEPALA UPTD PEYIMPAN BARANG Menerima, Menyimpan dan Menyalurkan BMD PENGURUS BARANG Mengurus BMD dlm pemakaian DIBANTU  PENGELOLA  Pengguna >Kuasa Pengguna Pejabat Pengelolaan BMD
 Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;  Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;  Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;  Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;  Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;  Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. WEWENANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Gubernur/bupati/walikota) Ayat 2 Pasal 5 PP 6/2006 Ayat 1 Pasal 6 Permendagri 17/2007
PENGELOLA BARANG Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan KEWENANGAN PENGELOLA BARANG • Menetapkan tanah dan/atau bangunan yg harus diserahkan • menetapkan status penggunaan barang milik negara • Sewa, Pinjam pakai,Kerjasa Pemanfat Objek : Tanah dan/atau bangunan yg berada/sudah diserahkan kpd Pengelola • Bangun Guna Serah/BSG Objek : Tanah • Penjualan Objek : Tanah dan/atau bangunan • Tukar menukar, Hibah, PMD Objek : Tanah dan/atau bangunan yg berada/sudah diserahkan kpd Pengelola
PENGGUNA BARANG Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan KEWENANGAN PENGGUNA BARANG Penggunaan BMD sesuai dengan Tupoksi •Sewa •Kerjasama Pemanfaatan Objek • Sebagian tanah/bangunan yg masih digunakan • Selain tanah dan/atau bangunan Dengan izin Pengelola Barang • Penjualan Obyek selain tanah dan/ atau bangunan •Tukar menukar Obyek sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan Selain tanah dan/atau bangunan •Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Obyek tanah dan/atau bangunan yang dari awal direncanakan utk hibah/ PMD Selain tanah dan/ atau bangunan Dengan izin Pengelola Barang
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
PENYIMPAN BARANG bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan PENGURUS BARANG bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
PEMANFAATAN BMD Sewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG Ketentuan: • BMN/D dapat disewakan sepanjang menguntungkan negara/daerah. • Jangka waktu: paling lama 5 tahun & dapat diperpanjang. • Biaya operasional & pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jwb penyewa. Ketentuan: • Tujuan:  Optimalisasi daya guna BMN/D.  Meningkatkan penerimaan negara/daerah. • Jangka waktu: paling lama 30 & dapat diperpanjang. • Mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMN/D tsb. PEMILIHAN MITRA Melalui tender yg diikuti 5 peserta. Apabila setelah 2 kali pengumuman di media massa nasional tidak terdapat 5 peserta, tender dapat dilakukan dgn 3 peserta. KONTRIBUSI Uang sewa dibayar di muka. TIDAK ADA KONTRIBUSI KONTRIBUSI • Kontribusi tetap. • Pembagian keuntungan. KONTRIBUSI Pembayaran kontribusi tetap. Ketentuan: • Dilaksanakan antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah. • Jangka waktu: paling lama 2 tahun & dapat diperpanjang. • Biaya operasional & pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung jwb peminjam. Ketentuan: • Pengguna memerlukan bangunan/fasilitas untuk penyelenggaraan tupoksi. • Tidak tersedia anggaran untuk memenuhi kebutuhan tsb. • Jangka waktu: paling lama 30 tahun. PEMILIHAN MITRA Melalui tender yg diikuti 5 peserta. Apabila setelah 2 kali pengumuman di media massa nasional tidak terdapat 5 peserta, tender dapat dilakukan dgn 3 peserta.
PEMINDAHTANGANAN BMD Penjualan Tukar Menukar Hibah PMP Ketentuan: • Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. • Optimalisasi BMN/D. • Tidak tersedia dana dalam APBN/D. Ketentuan: Dilakukan dlm rangka pendirian, pengembangan,, & peningkatan kinerja BUMN/D atau Badan hukum milik negara/daerah. Ketentuan: • Untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. • Syarat BMN/D:  Bukan rahasia negara.  Bukan barang yg menguasai hajat hidup orang banyak.  Tidak digunakan dalam penyelenggaraan tupoksi. Objek: • T/B yg telah diserahkan kepada Pengelola (BMN) dan Gubernur/ Bupati/Walikota (BMD). • T/B yg dari awal pengadaannya direncanakan (dokuemen penganggaran) utk disertakan dlm PMP. • BMN/D selain T/B. Ketentuan: • Optimalisasi BMN/D yang berlebih (idle). • Secara ekonomis menguntungkan negara apabila dijual. Penjualan Lelang Penjualan BMN/D dilakukan secara lelang, kecuali: • BMN/D yg bersifat khusus, yaitu diatur secara khusus oleh peraturan yg berlaku (mis: penjualan rumah negara gol. III). • BMN/D lain yg ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola. Pihak Kedua/Mitra: •Untuk BMN:  Pemda.  BUMN/D atau Badan Hukum milik pemerintah.  Swasta. •Untuk BMD:  Pemerintah pusat.  Pemda lain.  BUMN/D atau Badan Hukum milik pemerintah.  Swasta. PENGHAPUSAN (ADMINISTRASI)
D.J.K.N THANKS THANKS U U BRO BRO